Balikpapan Gunakan Anggaran Darurat, Bendungan Ampal Hulu Jadi Jawaban untuk Banjir
- Tak hanya Samarinda dan Kutai Kartanegara, bencana banjir juga terjadi di hampir seluruh wilayah di Kaltim.
Di Balikpapan penyebab banjir punya karateristik yang berbeda dengan di Samarinda dan Kukar.
Hingga saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan terus berupaya membenahi perbaikan dari hulu hingga hilir daerah aliran Sungai (DAS) Ampal, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.
Melalui pembangunan Bendali Ampal Hulu di belakang Pasar Segar, proyek tersebut telah dimulai dengan kegiatan pengerukan dan pembuatan tanggul.
Pengerukan tersebut diharapkan mampu menampung air hujan sementara.
Khususnya mengatasi banjir di kawasan Jalan Beller dan Jalan MT Haryono Balikpapan.
Wakil Walikota (Wawali) Balikpapan, Bagus Susetyo mengatakan pembangunan fisik Bendali Ampal Hulu akan digarap penuh oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.
Demikian dengan kegiatan pengurukan ini merupakan tanggung jawab dari BWS Kalimantan IV.
Namun, mengingat urgensinya yang tinggi, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan memutuskan untuk melakukan percepatan penanganan di lapangan menggunakan anggaran dari belanja tidak terduga (BTT) senilai Rp6 miliar.
"Langkah ini sesuai ketentuan, asalkan tetap melalui prosedur pertanggungjawaban yang sah, termasuk adanya telaah dan kajian teknis," ujar Bagus, Senin (26/5/2025).
Kegiatan pengerukan ini telah berlangsung selama sekitar satu bulan dan dikerjakan oleh rekan-rekan dari Kodim 0905/Balikpapan.
Karena area pembangunan Bendali Ampal Hulu merupakan lahan rawa, pemerintah terlebih dahulu melakukan pekerjaan pembuatan tiga saluran air agar area bisa dikeringkan sebelum dilakukan pengurukan.
Saat ini, kata Bagus, progres fisik mencapai sekitar 30 persen dengan volume tanah yang sudah digali sebanyak 14.000 kubik dari target total 60.000 kubik.
Meskipun desain awal kedalaman tanggul adalah dua meter, di lapangan dikerjakan hingga 2,8 meter untuk mengantisipasi sedimentasi.
"Sehingga daya tampung maksimal tetap tercapai dan pekerjaan tidak perlu diulang," pungkasnya.
Selain pembangunan Bendali, Pemkot Balikpapan juha melakukan perbikan drainase untuk penanganan banjir.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan dengan melakukan pelebaran drainase terus mengintensifkan upaya pengendalian banjir.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase DPU Balikpapan, Jen Suprianto, sempat melakukan pengecekan langsung atau inspeksi mendadak (sidak) ke proyek drainase yang berada tepat di depan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Selasa (11/6).
"Kami sekarang menggerakkan pengerjaan drainase di sisi MT Haryono, mulai dari depan Kantor Disdukcapil, panjangnya sekitar 250 meter. Ini lanjutan dari proyek sebelumnya yang dikerjakan oleh PT Fahreza beberapa waktu lalu,” jelas Jen Suprianto.
Proyek ini merupakan bagian dari pengendalian banjir di wilayah Sungai Ampal, khususnya untuk mengatur aliran air buangan dari kawasan Jalan BJBJ melalui saluran yang dikenal sebagai saluran Inhutani.
Selain pembangunan konstruksi atas saluran, pihaknya juga merencanakan pembersihan bagian bawah paret (saluran tertutup) yang saat ini masih dalam tahap proses pengadaan.
“Sedimennya tahun ini juga akan kami bersihkan, masih dalam pengadaan. Jadi bersamaan kami benahi alirannya dari atas sampai ke dasar,” ujarnya.
Adapun spesifikasi teknis saluran yang dibangun memiliki lebar sekitar 5,7 meter dan tinggi mencapai 4 meter.
Permukaan atasnya dicor secara manual, tanpa ada peninggian badan jalan, agar tidak mengganggu elevasi dan akses kendaraan.
“Yang dibenahi bukan ketinggian jalannya, tapi pelebaran saluran agar daya tampung airnya meningkat,” tambahnya.
Dengan pengerjaan aliran drainase ini targetkan dapat mempercepat aliran air saat hujan deras serta mengurangi risiko genangan di area padat kendaraan tersebut.
Banjir Kutim
Sementara Kabupaten Kutai Timur, pada tahun 2025 banjir terjadi cukup merata, tidak hanya di Kota Sangatta melainkan juga Kecamatan Muara Wahau, Telen, Muara Bengkal, Batu Ampar dan Muara Ancalong pun ikut merasakan dampaknya.
Setelah banjir besar di Maret tahun 2022, yang menyebabkan aktifitas di Kota Sangatta lumpuh.
Sejak saat itulah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur melakukan perencanaan pencegahan dan penanggulangan banjir.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Timur, Noviari Noor bahwa pihaknya telah membangun beberapa drainase perkotaan yang besar melalui skema multi years contract (MYC).
"Misalnya di Jalan APT Pranoto, lalu Jalan Ilham Maulana hingga ke daerah Jalan Dayung, lalu di Jalan HM Ardhan KM 1 serta di Jalan Kabo Jaya itu untuk menanggulangi banjir," ucap Novi, Rabu (11/6).
Tak hanya itu, pihaknya juga telah melakukan kegiatan rutin normalisasi kanal yang ada di Kota Sangatta.
Sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi Kaltim untuk Kabupaten Kutai Timur, setelah banjir tahun 2022 lalu, ada bantuan pekerjaan normalisasi sungai, sebab sungai menjadi kewenangan Pemprov Kaltim.
Pemprov Kaltim juga telah membuat tanggul di Jembatan Kampung Kajang sebagai upaya penanganan banjir.
Menurutnya, setelah dilakukan beberapa program tersebut, banjir tahunan seperti Maret 2022 yang terjadi di Kota Sangatta, telah terkendali.
Sementara banjir di tahun 2025 benar-benar di luar prediksi, selain disebabkan oleh curah hujaen yang cukup tinggi ditambah pasang surut air laut
Menurutnya Kota Sangatta merupakan wilayah dataran rendah, dengan level daratan hampir kurang lebih hampir sama dengan air pasang laut.
Sehingga, saat air laut pasang lalu ditambah dengan air hujan maka kondisi air di laut dan sungai akan melimpah.
"Kondisi daya tampung sungai tidak mencukupi untuk penampungan air tersebut," terangnya.
Upaya Penanganan
Ia juga menyebutkan anggaran khusus penanganan banjir dialokasikan setiap tahun, dimana diwujudkan dengan program pembuatan saluran drainase ataupun perawatan drainase.
Bahkan anggaran tersebut terbilang cukup besar, bisa sampai Rp 100 miliar setiap tahunnya.
Misalnya alokasi anggaran tersebut berada di program MYC untuk pembuatan saluran drainase perkotaan.
"Sedangkan Pemprov Kaltim juga memiliki program pembuatan bendungan dan sistem air bersih sebagai pengendalian banjir di Kutai Timur," imbuhnya.
Hal itu tercantum dalam hasil kegiatan Musrenbang RPJMD Provinsi Kaltim 2025, dimana akan dibangun bendungan di Desa Suka Rahmat, Kecamatan Teluk Pandan dan Bendungan Sungai Sangatta.
Selain itu, juga ada pembangunan sistem pengolahan air minum (SPAM) yang bersifat regional di Desa Suka Rahmat Kecamatan Teluk Pandan.
SPAM tersebut direncanakan melayani kebutuhan air bersih di Kutai Timur dan Bontang.
"Ini proyek kerjasama antara Pemprov Kaltim, Bontang, Kutim dan PT Indominco sebagai penyedia air baku serta jaringan intake ke pipa, sedangkan Kutim kebagian membangun menara distribusi air untuk Teluk Pandan dan sekitarnya," jelas Novi.
Pihaknya juga mendorong Pemprov Kaltim untuk memperbaiki daerah aliran sungai (DAS), sebab di Kutai Timur terdapat 2 DAS yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pusat.
Pertama, DAS Mahakam yang melewati Kutai Timur seperti Sungai Sangatta menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
Sedangkan DAS yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kaltim meliputi Sungai Benu Muda Rantau Pulung.
"Program penanganan banjir jelas masuk dalam RPJMD untuk 5 tahun ke depan, saat ini masuk tahap rancangan awal (ranwal) kemarin difasilitasi oleh Pemprov Kaltim, dalam waktu dekat kita akan melaksanakan Musrenbang RPJMD," pungkasnya.
Banjir Berau
Sementara di Kabupaten Berau banjir besar sempat melanda terutama pada Kecamatan Daerah Aliran Sungai (DAS). Banjir besar yang terparah terjadi di Kecamatan Segah pada bulan Mei 2025 lalu.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, mencatat khusus pada wilayah Kecamatan Segah, 9 Kampung terdampak. 8 rumah hanyut, 33 rumah rusak ringan, 20 rumah berat, 2 gereja rusak dan 189 rumah tenggalam.
Dan, terdapat 4.824 jiwa yang terdampak banjir. Untungnya, tidak ada catatan korban.
Angka tersebut, menjadi kerusakan yang cukup besar, hal itu disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Berau, Novian Hidayat. Meski begitu, banjir besar tersebut tidak menelan korban jiwa.
Adapun, banjir tak hanya terjadi di kecamatan Segah. Namun juga terjadi di Kecamatan Kelay, Teluk Bayur, Sambaliung dan Gunung Tabur.
Novian menjelaskan adanya banjir yang melanda perkampungan di Kabupaten Berau, terjadi lantaran intensitas curah hujan yang memang tinggi. Hal tersebut dijelaskannya melalui banyaknya koordinasi dengan pihak teknis BMKG Berau.
Tidak hanya itu, banjir juga tak lepas dengan adanya eksploitasi alam.
Baik dari adanya pertambangan, perkebunan dan sedimentasi sungai yang berlebihan. Dan, kurangnya serapan tanah.
“Ada banyak penyebabnya, ini juga hasil dari berbagai evaluasi bersama dengan stakeholder yang terkait.Tapi pada beberapa bulan kebelakang, curah hujan juga cukup tinggi,” jelasnya Rabu (11/6).
Termasuk, pemetaan tata letak perumahan warga di wilayah aliran sungai yang tidak tertata dengan baik. Karena itu, Pemkab Berau berkomitmen untuk melakukan relokasi atas bencana yang telah terjadi, terutama banjir.
Apalagi, pada banjir di Kecamatan Segah, ketinggian banjir mencapai ketinggian 4-5 meter.
Dengan ketinggian tersebut, wajar hal itu membekas pada warga yang terdampak.
Sementara, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Berau, Endah Eryani menjelaskan penanganan banjir di Berau tentu sudah masuk dalam Ranwal RPJMD Berau Tahun 2025-2029 yang saat ini masuk dalam pentahapan persiapan konsultasi Ranwal RPJMD Berau 2025-2029 ke Provinsi.
“Jelas sudah masuk ya, ini menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan,” ungkapnya.
Adapun strategi itu, berupa peningkatan ketangguhan dan tanggap bencana daerah, dengan arah kebijakan berupa mitigasi dalam penanggulangan bencana termasuk adaptasi perubahan iklim.
Berau pun telah berkoordinasi dengan pihak Provinsi Kaltim, dimana persoalan banjir menjadi topik diskusi yang permasalahannya harus dituntaskan.
Endah menjelaskan, pada Musrenbang RKPD Provinsi, Bupati Berau Sri Juniarsih juga meminta secara langsung penanganan pada jalan-jalan yang berstatus provinsi. Adapun OPD teknis daerah juga diminta segera menanggulangi kerusakan melalui Kegaitan Pemeliharaan Rutin Jalan (TRC).
“Untuk alokasi anggaran banjir telah terbagi-bagi di setiap OPD Teknis, atau alokasi Penanganan Bencana Lintas Sektor. Anggarannya berbeda-beda, tergantung DPA masing-masing,” tegasnya.
Penanganan bencana lintas sektor perangkat daerah pun meliputi Dinas Sosial, BPBD, DPUPR, Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, BPKAD, kerjasama dengan pihak ke 3.
Endah menjelaskan, seperti di Dinas Sosial ada anggaran khusus perlindungan sosial korban bencana, penuediaan sandang pangan dan tempat pengungsian.
BPKAD pun menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) pada penanganan banjir Berau.
Tentunya penggunaannya harus sesuai dengan regulasi aturan dan tata cara penggunaan BTT.
“Perkampungan pun dapat menggunakan Alokasi Dana Kampung maksimal 2,5 persen dari jumlah ADK. Pengajuan dilakukan melalui SK Kepala Kampung untuk selanjutnya diserahkan ke DPMK untuk ditindaklanjuti,” tutupnya.
Sementara itu, Bupati Berau Sri Juniarsih yang beberapa kali sempat meninjau keadaan banjir yang melanda perkampungan berkomitmen untuk segera mengatasi permasalahan yang ada.
Seperti, yang terjadi Kampung Long Ayap, pihaknya berkomitmen akan membangun kembali rumah-rumah baru, gereja, dan tempat ibadah yang lain di kampung ini.
“Agar masyarakat yang terdampak dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan normal,” tutupnya.(ril/rap/ars/dha)
Ikuti berita populer lainnya di saluran berikut: Channel WA , Facebook , X (Twitter) , YouTube , Threads , Telegram