BMKG Siap Tingkatkan Jaringan Radar Cuaca di Natuna untuk Lebih Akuratnya Peringatan Dini
, Jakarta - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) BMKG ) berencana menambah perangkat radar dan sistem pendukung pemantauan cuaca Dan bidang maritim nasional dalam waktu dekat. Pada sidang panjang di Komisi Cuaca atau Komisi V DPR RI, Ketua BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa institusinya berencana untuk meningkatkan program unggulan pemerintah tersebut.
"Dalam sektor keamanan pangan serta penanggulangan bencana alam," katanya saat menghadiri sidang yang diselenggarakan pada Selasa, 6 Mei 2025, seperti dilaporkan Antara .
Rencana itu adalah sebagian dari paket pemakaian dana relaksasi yang bernilai Rp1,88 triliun untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) di tahun 2025. Berdasarkan perencanaan, hal ini dituangkan. Perkuatan Kapasitas Layanan Iklim dan Cuaca - Tahap II (SIMM2) yang dipaparkan Dwikorita, BMKG akan menambah 1 unit radar C-band atau radar cuaca di wilayah Natuna, Kepulauan Riau. Ada juga rencana penambahan 4 unit radar S-band untuk meningkatkan cakupan pengamatan mengenai hujan dan awan.
Dwikorita menyebut Natuna termasuk wilayah yang masih kekurangan fasilitas tersebut. “Kami juga akan memasang 20 radar high frequency untuk memperkuat pengawasan terhadap gelombang laut serta aliran air di area perairan Indonesia," jelasnya.
Penambahan radar ini diklaim sebagai bagian penting mitigasi bencana hidrometeorologi, seperti banjir, gelombang tinggi, dan angin kencang. Frekuensi kejadian beberapa bahala itu belakangan terus meningkat akibat perubahan iklim.
Di luar radar, BMKG berencana menambah kekuatan superkomputernya guna mengolah data numerik. Organisasi meteorologi nasional tersebut pun bakal meluaskan jejaringnya. Automatic Weather Observing System (AWOS) ada di beberapa bandara di daerah 3T, yang merupakan akronim untuk wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
"Kecepatan serta akurasi informasi dalam sistem peringatan dini dapat dioptimalkan," ungkap Dwikorita.
Pengembangan sistem pengawasan ini mencakup kolaborasi antar instansi, seperti pemerintah lokal serta mitra dari luar negeri di sektor teknologi dan pembinaan tenaga kerja. Dwikorita sangat yakin bahwa seluruh agenda untuk menambah fasilitas operasional intinya dapat terwujud berkat dana BMKG yang telah mendapat persetujuan dari Kementerian Keuangan.